Anggota DPRD Dompu Nilai Gubernur dan Kapolda Tak Serius Cegah Kerusakan Hutan
‘Jangan-Jangan Gubernur Memiliki Hidden Program untuk Menghancurkan Dompu dan Rakyatnya’
DOMPU, – Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Dompu Ir. Muttakun mengatakan bahwa Gubernur dan Kapolda NTB, tidak serius menghentikan perusakan hutan yang hingga saat ini masih terus terjadi. Ia bahkan menduga bahwa Gubernur NTB memiliki program tersembunyi untuk menghancurkan Dompu dan rakyatnya.
“Jangan-jangan Gubernur memiliki hidden agenda untuk menghancurkan Dompu dan rakyatnya berikut generasi anak cucu kami di masa mendatang, agar tidak lagi mampu bertahan hidup bahkan punah di wilayah NTB,” ujar Muttakun.
Karena menurut Muttakun, kehidupan manusia saat ini termasuk masyarakat NTB dan masyarakat Dompu di masa mendatang, sangat bergantung dari belas kasihan alam termasuk dari belas kasihan hutan di NTB juga hutan di Dompu.
Ketika Gubernur dan Kapolda memahami bahwa hidup manusia sangat bergantung pada belas kasihan alam termasuk sumber daya hutan, namun nyatanya saat ini hutan di NTB khususnya di Dompu justru dalam kondisi kritis, dan bahkan upaya penanganan kasus kerusakan hutan di NTB dan Dompu nyaris tidak mampu melahirkan inovasi dan gagasan program sebagaimana diperlihatkan dalam penanganan Covid-19.
“Gubernur dan Kapolda NTB telah nyata-nyata memperlihatkan ketidakadilan dalam penanganan kasus di NTB,” cetus Muttakun.
Ketidakadilan itu kata Muttakun, terjadi dan nyata diperlihatkan dalam penanganan Covid-19 dan Kerusakan Hutan di NTB, umumnya di Pulau Sumbawa, dan khusus di Kabupaten Dompu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melawan pandemi Covid-19 Kapolda dan Gubernur NTB sungguh sangat inovatif dan kreatif hingga melahirkan gagasan ‘Program Kampung Sehat’ yang dikemas dalam bentuk lomba agar warga menciptakan lingkungan bersih guna memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19.
“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melawan Covid, Gubernur dan Kapolda sangat Inovatif, dan itu terjadi dengan menggerakkan seluruh masyarakat di kelurahan dan desa di NTB. Kenapa tidak sebaliknya ketika Gubernur dan Kapolda NTB melihat kasus kerusakan hutan di NTB,” ujarnya.
Dan yang menjadi pertanyaan lanjut Muttakun, mengapa pemimpin se level Gubernur dan Kalpoda hingga mati suri, tidak punya nyali dan tidak mampu melahirkan inovasi dan kreasi untuk melahirkan program ‘Lomba kampung anti illegal logging dan anti perambahan hutan’ di NTB lebih khususnya di Kabupaten Dompu.
“Saat ini Dompu mengalami degradasi lingkungan akibat kerusakan hutan yg masih terus terjadi, bahkan cenderung dilakukan pembiaran tanpa ada upaya serius dari Gubernur dan Kalpoda NTB untuk menghentikannya,” ungkapnya.
Lebih jauh Muttakun mengungkapkan, bahwa akibat lambanya pemerintah menyikapi aspirasi masyarakat Desa Karamabura yang mendesak BKPH dan APH menindak tegas pelaku perusakan hutan, sudah berdampak pada kekecewaan warga dengan memotong pipa distribusi air PDAM untuk masyarakat Kabupaten Dompu.
“Dan yang terjadi hari ini, masyarakat kota Dompu tidak lagi bisa mendapat pasokan air akibat terputusnya pipa induk PDAM yang dirusak oleh sebagian warga Karamabura yang kecewa terhadap lambannya APH dalam menghentikan kegiatan illegal logging dan perambahan hutan,” katanya.
Selaku wakil rakyat, Muttakun melihat adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus di NTB. Ia juga menduga bahwa Gubernur dan Kapolda sengaja ingin menghancurkan rakyat Dompu beserta generasis dan anak cucunya dengan membiarkan kerusakan hutan yang terus terjadi, bahkan tidak menghentikan langkah pelaku illegal logging dan perambahan hutan dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya.
“Kalau Gubernur dan Kapolda NTB hanya menggunakan jabatan dan kekuasaan untuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam lomba Kampung Sehat, maka sebenarnya cukup dilakukan oleh pejabat se level Camat saja dan tidak perlu Gubernur dan Kapolda harus turun tangan mendorong Program Kampung Sehat, namun kami juga tentu memberi apresiasi atas program kampung sehatnya ini. Hanya saja mengapa Gubernur dan Kapolda NTB begitu tertutup mata hatinya ketika melihat persoalan kerusakan hutan di NTB dan di Dompu,” ujar Muttakun.
Mestinya kata dia, yang harus dilakukan oleh pejabat se level Gubernur dan Kapolda NTB adalah membuat program yang inovatif dan kreatif yang mampu mendorong APH dan Pamhut untuk berani bertindak tegas dan tidak bekerjasama dengan mafia illegal logging, serta melahirkan program yang mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama menghentikan perusakan hutan di NTB khususnya di Dompu.
“Jika itu yang dilakukan, maka sudah tepat jabatan dan kekuasaan yang melekat pada seorang Gubernur dan Kapolda sehingga tidak salah negara menyediakan dan memberi gaji, tunjangan serta fasilitas mewah kepada mereka, karena dipundaknya diberikan wewenang khusus sebagai decession maker,” ungkapnya.
Agar ada keadilan dalam penanganan kasus, Muttakun mendesak sekaligus menunggu Gubernur dan Kapolda NTB, agar dalam waktu dekat dapat menyiapkan program yang lebih inovatif dan kreatif dari sekedar lomba kampung sehat demi menyelamatkan hutan di NTB dan Dompu dari kepunahan yang akan membinasakan ummat manusia khususnya warga NTB dan Dompu. (Tim)