Ir Muttakun : Hentikan Politisasi Hutan Untuk Kepentingan Politik

DOMPU, – Anggota DPRD Kabupaten Dompu Ir. Mutakun memita kepada semua Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini sedang gencar melakukan silaturahmi dan penggalangan masa, agar segera menghentikan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan politik menjelang Pilkada.

“Saat ini sudah mulai terlihat ada upaya untuk menjadikan kawasan hutan dan bagi-bagi areal dalam kawasan hutan sebagai komoditas jualan untuk menarik dan menggalang dukungan masyarakat pada pilkada 9 Desember 2020,” ujar Muttakun.

Menurut Muttakun, jika strategi ini yg dilakukan maka bukannya membangun Dompu ke arah yang lebih baik, akan tetapi makin nyata menghancurkan masa depan generasi anak cucu di masa mendatang.

“Mari kita hentikan proses pengrusakan hutan yang terjadi karena pembiaran dari kita selama ini,” pintanya.

Menurut dia, terlalu mahal harga sebuah jabatan politik yang hanya berumur 1 atau paling banter 2 periode kekuasaan, sedangkan kerusakan hutan akan mengakibatkan hancurnya masa depan generasi.

Jika Bacabup dan Bacawabup yang saat ini belum ditetapkan sebagai Cabup dan Cawabup dari Partai NasDem sudah mulai menjalankan strategi penggalangan massa dengan menjanjikan “bagi-bagi” areal kawasan hutan, dan kemudian biasanya diikuti oleh pengrusakan kawasan hutan melalui illegal logging dan perambahan hutan, maka sebagai anggota DPRD dari Fraksi NasDem, ia tidak akan tinggal diam dan akan terus bersuara ke DPW maupun DPP Partai agar tidak mendukung Cabup dan Cawabup yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik.

Muttakun juga meminta kepada masyarakat, agar tidak mendukung Cabup dan Cawabup yg menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik. Dia mendukung upaya untuk menjadikan petani berdaulat tanpa harus melakukan perusakan hutan, dan itu akan dilakukan secara serius dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani serta peternak dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Menurut Muttakun, untuk mewujudkan petani, peternak dan nelayan berdaulat maka seorang Cabup dan Cawabup yang diusung oleh Partai NasDem tidak perlu harus “menjual” kawasan hutan demi kepentingan politik untuk meraih kekuasaan.

Sebagai gantinya lanjut Muttakun, Cabup dan Cawabup harus mendorong optimalisasi pemanfaatan areal kawasan hutan yang sudah terbuka dan rusak ini dengan program hutan lestari masyarakat sejahtera. Dan program ini harus didesain dalam sebuah perencanaan terpadu lintas sektoral dan menjamin serta memastikan bahwa petani, peternak dan nelayan tetap sejahtera dan berdaulat di negerinya sendiri.

Gubernur NTB diminta untuk mengaktifkan Satgas Anti Illegal logging dan perambahan hutan serta diharapkan untuk segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral demi menjaga gerakan politik yang terjadi saat musim kampanye pilkada tiba

“Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat, khususnya petani, peternak dan nelayan di Dompu agar jangan terpengaruh oleh bisikan dari Bacabup dan Bacawabup yang menjanjikan akan ada “bagi-bagi” areal kawasan hutan jika masyarakat mendukungnya,” ujarnya.

Riwayat dan momen kehancuran hutan di Kabupaten Dompu berkorelasi positif dengan masa pilkada. Pembiaran kawasan hutan dari illegal logging dan perambahan hutan selama ini telah berdampak pada lingkungan dan sektor kehidupan yang lain.

Muttakun juga menegaskan, bahwa legislatif dan eksekutif tdk bisa membangun negeri ini khususnya Bumi ‘Nggahi Rawi Pahu’ jika tdk didukung oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membangun Dompu.

Selain itu, Muttakun juga mendesak Gubernur NTB, agar segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan KPU, Bawaslu, APH, Gakkum NTB, OPD lingkup Pemprov serta pimpinan partai politik dan wakil rakyat di jajaran pemprop dan kemudian meminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yg dilakukan oleh Gubernur NTB, dimana Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk tidak mentolerir adanya politisasi kawasan hutan oleh Cabup dan Cawabup.

Selain itu, jika ada Cabup dan Cawabup yang pada musim pilkada diketahui dan terbukti secara hukum melakukan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan mendapat dukungan masyarakat, maka Partai Pengusung dan KPU harus membatalkan pasangan cabup dan cawabup yang bersangkutan. Dan jika sudah menjadi Bupati maka DPRD Kabupaten Dompu harus mencopot jabatannya sebagai Bupati.

Di samping itu lanjut Muttakun, KPU Kabupaten Dompu juga harus mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik dengan mendorong tahapan, proses dan mekanisme debat yang sedikit inovatif, yaitu mampu menggali kemampuan Cabub dan Cawabup dalam memaparkan program.

Persoalan krusial seperti kerusakan hutan dan air keruh yang tidak mampu diselesaikan oleh Bupati Dompu selama ini, mestinya bisa diangkat oleh KPU melalui Panelis untuk ditanyakan kepada pasangan cabup dan cawabup sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam memaparkan konsep untuk mengatasi persoalan kerusakan hutan dan langkanya air bersih bahkan air keruh yang dipasok oleh PDAM .

Untuk itu Muttakun berharap, momentum pilkada 2020, Gubernur NTB dan segenap jajaran KPU Kabupaten Dompu, harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada hingga mampu melahirkan pemimpin yang mampu mengatasi kerusakan hutan dan mengelolanya untuk mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera serta menjadikan masyarakat Dompu sehat karena tdk lagi mengkonsumsi air keruh di setiap musim hujan.

“Jika Gubernur NTB dan KPU Dompu tidak mampu mewujudkan Pilkada yang melahirkan pemimpin yang tidak terus merusak hutan dan menyediakan air keruh bagi masyarakat, maka 2 orang pejabat ini dinilai tdk mampu menggunakan jabatannya untuk melahirkan pemimpin dambaan masyarakat Dompu yaitu pemimpin yang cerdas, berkualitas dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan air bersih,” katanya.

Muutakun juga mengajak kepada semua masyarakat agar bisa bersama-sama mewujudkan Pilkada yang mampu melahirkan pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah yang berdampak pada penderitaan.

“Saat ini Dompu memerlukan pemimpin yang peduli atas kesejahteraan masyarakat dan juga mampu menyediakan kehidupan bagi generasi masa mendatang,” katanya. (Tim)