Mengapa Dou Dompu, bukan Dou Mbojo
Opini//
Oleh : Rukyatil Rasyad
Beberapa tahun belakangan, terjadi perdebatan tentang identitas dan eksistensi “Dou Dompu’ bukan hanya di kalangan muda. Dikalangan tua dengan usia di atas 50-an pun masih merasa “buram” siapa diri sebenarnya. Sulit untuk menenangkannya. Beberapa orang Bahkan ada yang menyembunyikan identitasnya sebagai Dou Dompu. Dan Ada yang tidak mau repot dengan menyebutkannya dengan Dou Mbojo! Hal ini diungkapkan juga oleh Andi Fardian, dalam bukunya “Melihat Dompu dari Jauh”
Betul dalam daftar suku-suku dan Bahasa yang ada didalam nomenklatur Nasional tidak ditemukan suku Dompu atau Bahasa Dompu. Yang ada adalah suku Mbojo dan Nggahi Mbojo. Hal ini dilakukan berdasarkan sebaran dari penggunaan bahasa dan budaya Dompu Bima yang sangat mirip. Belum lagi, letak geografis dan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat menyebabkan garis demarkasi antara Bima dan Dompu semakin hilang.
Dalam membangun nasionalisme tentu hal ini sangatlah bagus, namun ekses yang terjadi adalah “hilangnya’ Dou Dompu dalam Peta Nasional dan disatukan dalam sebutan “suku Mbojo” dan hilangnya Dompu dalam benak Dou Dompu!
Pertanyaannya adalah “benarkah Dou Mbojo menerima Dou Dompu sebagai bagian dari sukunya? Atau sebaliknya maukah Dou Dompu menerima Dou Mbojo sebagai Dou Dompu ? “ Kalau dapat, lalu mengapa dalam kehidupannya sehari-hari terus terjadi dikotomi antara Dou Dompu dan Dou Mbojo?
Ada tarik menarik antara keduanya. Dou Dompu tidak mungkin mengakui dirinya dou Mbojo, demikian juga dou Mbojo tidak akan mengakui dirinya dou Dompu. Keduanya tegak berdiri pada demarkasi masing-masing. Orang yang tinggal dalam wilayah administratif bima (Kota Bima dan Kabupaten Bima) menyebut dirinya dengan dou Bima. Sedangkan yang tinggal di wilayah administratif Dompu menyebut dirinya Dou Dompu. Di kabupaten Bima sendiri bahkan lebih variatif karena untuk wilayah Wawo dan Donggo mereka menyebutnya dirinya sebagai orang Wawo dan Orang Donggo karena mereka memiliki bahasa dan budaya yang khas.
Ternyata sejarahnya panjang!
Kalau ditilik dari sejarah berdirinya kerajaan maka dapat dipastikan bahwa kerajaan Dompu lebih tua daripada kerajaan Bima. Sebagaimana disebutkan dalam “Bo Sangaji Kai” Tulisan Chamber Loir dan St. Maryam bahwa kerajaan Bima dimulai pada tahun 1340 (Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Bo Sangaji Kai; edisi September 2022) sedangkan kerajaan Dompu, berdasarkan catatan sejarah yang ada keberadaannya jauh lebih tua. Yaitu, jauh sebelum tahun Masehi. Hal ini dapat dikonfirmasi dari temuan-temuan situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Dompu.
Wilayah selatan, wilayah Hu’u dan sekitarnya banyak meninggalkan catatan sejarah yang dapat menggiring kita pada kesimpulan bahwa keberadaan Dou Dompu telah dimulai pada zaman megalitikum, zaman batu besar. Hal ini dapat dilihat dari jejak-jejak situs wadu kadera, dan Sarkofagus yang terdapat di situs Doro Mento.
Ketika kehidupan mulai berkembang, dimana Dou Dompu mulai berhubungan dengan dunia luar dimana Hu’u menjadi titik pelayaran yang sangat penting dalam peta pelayaran Nusantara. Situs Nangasia mengungkapkan bahwa Dou Dompu telah menggunakan gerabah Dan manik-manik yang diperkirakan Berumur 2.500 SM.
Wilayah yang strategis dan kekayaan alam yang kaya menjadikan kerajaan Dompu (Dompo) menjadi tujuan Penaklukan Kerajaan Majapahit dalam upayanya menyatukan Nusantara (1331 M). Tentulah sebuah tidak semua kerajaan harus ditundukkan, hanya kerajaan-kerjaaan besar dan strategis yang akan menjadi tujuan utama penaklukan. Dari 10 kerajaan yang disebutkan dalam kitab Pararaton. Dompu adalah salah satunya. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan Dompu dari kacamata Majapahit adalah sebuah kerajaan yang trategis dan potensial. Sehingga harus ditaklukan!
Penaklukan Kerajaan Dompu oleh Majapahit dilakukan dua kali. Kali kedua penaklukan menyebabkan meninggalnya Raja Dompu Deldela Nata dan Patih Ki Pasung Grigis. Ki Pasung Grigis adalah Patih Mangkubumi kerajaan Bendahulu yang sangat perkasa.
Kedatangan pasukan Majapahit dalam menaklukan Dompu ini meninggalkan banyak jejak. Tidak hanya situs tetapi juga folklore panjang tentang Gajah Mada. Misalnya, Nama Daha yang kembaran dengan nama Daha di Jawa yang merupakan ibu kota kerajaan Kediri/Panjalu. Menurut seni tutur yang berkembang dimasyarakat Daha berasal nama Daha merupakan pemberian Gajah Mada (M. El. Hayyat ONG dalam bukunya; Dompu Tempatku Mengabdi).
Demikian juga konon nama wilayah Jala, madawa, Bali,dan Karijawa memilki hubungan erat dengan kedatangan pasukan Majapahit ke Dompu.
Menurut Prof. Aris Munandar Guru Besar Universitas Indonesia dalam bukunya yang berjudul “GAJAH MADA BIOGRAFI POLITIK” mengungkapkan:
“…… Pada waktu serangan Majapahit ke Dompo, pusat kerajaan Bima belumlah ada, karenanya baik kitab Pararaton maupun kitab Negarakertagama menyatakan adanya serangan Majapahit dengan dibantu oleh penduduk setempat yang masih diketuai oleh para ketua adat lalu mendirikan pemukiman baru yang kelak dinamakan Bima. Pemukiman baru itunsengaja didirikan untuk menjaga kelanggengan pengaruh Majapahit di Sumbawa; andaikan Dompo hendak memberontak lagi, maka keturunan bangsawan Majapahit dan Tentara Majapahit yang telah kawin mawin dengan penduduk setempat di Bima dapat segera menggempur Dompo kembali”
Hal ini sejalan dengan Bo Sangaji Kai yang yang ditulis oleh J. Chamber loir mencatat bahwa wangsa para raja di Bima adalah keturunan dari sang Bima yang menikah dengan Putri Naga dari Satonda! Menurut St. Mariam bahwa kerajaan Bima dimulai pada tahun 1340 (Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Bo Sangaji Kai; edisi September 2022)
Fakta-fakta di atas menjukkan bahwa Kerjaan Dompu sebagai sebuah kerjaan besar tentulah sudah terbentuk unsur-unsur kebudayaannya secara lengkap dan terstruktur. Mulai dari; sistem religi dan upacara keagamaannya; sistem dan organisasi kemasyarakatannya; sistem pengetahuannya; bahasanya, keseniannya; sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatannya. Meski kemudian dalam perjalanan sejarahnya, sebagai bangsa dibawah kekuasaan Majapahit dengan pengawasan ketat dari kerajaan Bima, lalu dijajah oleh Belanda, dan terakhir oleh Jepang kerajaan Dompu semakin dipersempit ruang geraknya baik kekuasan maupun wilayahnya.
Dari catatan sejarah pula dapat dilihat karakter Pemimpin Dompu yang tidak pernah ingin tunduk kepada penjajah. Meski Dompu telah mengakuturasi budaya Hindu/Budha kedalam sistem budayanya, namun toh, Majapahit masih khawatir sehingga mendirikan Bima sebagai penyeimbang sekaligus pengontrol kekuasaan”
Bisa jadi faktor di atas menjadikan raja dan sultan Dompu enggan untuk tunduk dan bersatu dengan Bima karena Bima dianggap Boneka dari Kerajaan Majapahit. Sehingga Bagaimanapun kerasnya, misalnya upaya Belanda menyatukan Dompu dan Bima tidak pernah berhasil. Bahkan sekalipun Sultan Bima mengambil istri dari anak Sultan Dompu, namun Sang Mertua tetap enggan untuk tunduk dan bergabung dengan Bima.
Sampai di akhir kekuasaanya pasca kalah perang dunia ke II Belanda tidak diijinkan untuk mendirikan markas Besar Belanda di Dompu. Meskipun Belanda berjanji sebagai imbalannya Sang Sultan akan dibangunkan sebuah istana yang lebih megah dan modern!
Pada masa Jepang, tahun 1945, karena dianggap di Dompu terjadi kekosongan kekuasaan, Dompu di satukan dengan Bima. Namun itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1947 Jepang kalah perang, segala peraturannya gugur. Dan NICA kembali berkuasa. Dan pemerintahan dijalankan secara otonom setelah sebelumnya pada 12 September 1947 Moehamad Tadjuoel Arifin Sirajuddin; Tureli Dompu diangkat menjadi Sultan Dompu atau Warnemend Zelfbestruurder; Kahrul Zaman dalam bukunya; Riwayat Kesultanan Dompu setelah tahun 1934.
Pada tahun 1959 Dompu menjadi daerah Swatantra tingkat II di wilayah Nusra.
Apa yang ingin saya katakan? Bahwa sejarah panjang Dompu sebagai sebuah kerajaan tertua dan besar di wilayah timur menumbuhkan “ke-AKU-an” Dou Dompu sebagai sebuah entitas suku dan budaya yang begitu besar.
Pun, ketika pemerintah Provinsi NTB menyatukan Dompu dan Mbojo dalam sebuah NOMEN KLATUR Suku Mbojo – Nggahi Mbojo meski tentu saja dengan berbagai pertimbangan termasuk pertimbangan akademis, terutama dalam Slogan SASAMBOnya yang begitu fenomenal, dibalik hiruk pikuknya ada banyak pihak, khususnya Dou Dompu yang tidak dapat menerima peleburan itu.
Salah satu alasannya adalah menghilangnya Peta Dompu dalam Budaya Nasional.
Dan itu benar! Seperti yang saya katakan di awal bahwa banyak anak-anak bahkan kaum tua Dompu tidak tahu harus berdiri dimana. Mau mengatakan mereka Dou Mbojo kenyataannya mereka adalah Dou Dompu. Mau mengatakan Dou Dompu dalam Peta Nasional tidak di kenal Dou Dompu, Lalu siapa mereka sesungguhnya?
Ikon apa yang dapat dijadikan oleh orang Dompu sehingga dapat mengabsahkan dirinya sebagai Dou Mbojo?
Sultanyakah? Tidak mungkin, karena Dompu memiliki Sultan Sendiri.
Istananyakah? Tidak juga, karena yang membangun istana itu adalah sultan Bima.
Atau Nggahinya/bahasanya? Mungkin. Namun dilihat dari persebarannya Nggahi “bahasa” yang berkembang dari Zaman megalitikum sampai saat ini di wilayah Kerajaan Dompu hanya Nggahi Dompu. Tidak ada variasi atau perubahan signifikan dalam bahasa Dompu sehingga dapat dianggap sebagai bahasa serapan. Sehingga lahir misalnya istilah bahasa Dompu purba, dan bahasa Dompu modern.
Pemerintahannya kah? Catatan saya diatas sudah menggambarkan bagaimana otonomnya Dompu sejak dahulu kala.
Adat istiadat kah? Meski banyak yang sama, namun detil-detil acara dan filosofinya terdapat perbedaan.
Tidak ada garis merah yang dapat menjadikan orang Dompu bangga mengatakan “Saya Dou Mbojo dihadapan saudaranya Dou Mbojo” Atau sebaliknya dapatkah orang Bima mengatakan bahwa “Saya Dou Dompu”.
Dalam pandangan orang luar mungkin itu dapat terjadi, sebagaimana selama ini terjadi, orang Dompu mengaku sebagai orang Bima meski jarang dijumpai kasus orang Bima yang mengaku orang Dompu. Namun secara Nurani mereka akan sangat bahagia kalau dikenal sebagai orang Dompu.
Belum lagi ada banyak anak Dompu yang dibuly karena tidak mampu menunjukkan atau menjawab pertanyaan “COU SI DOU DOMPU, RE”
Padahal, hal mendasar yang dibutuhkan oleh manusia adalah IDENTITAS! Asal muasal dan keturunan!
Dan hal ini dilindungi dalam undang-undang Negara Republik Indonesia.
Lalu apakah yang harus dilakukan? Untuk menjelaskan siapa Dou Dompu yang sesungguhnya?
Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus dilakukan;
Me- redefinisi SASAMBO dengan mencantumkan Dompu secara tersurat. Termasuk mencapan Dou Dompu sebagai Suku Mbojo. Karena kata Mbojo lebih merujuk pada orang yang mendiami wilayah administratif Bima saja tidak termasuk administrasif Dompu.
Mendorong penelitian dan membangun literasi sejarah dan budaya yang lebih masif sehingga fakta sejarah sebagai bagian dari identitas bangsa terungkap. Maka peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kebijakan anggaran dan regulasi harus lebih banyak berpihak pada upaya pemajuan dan pewarisan budaya.
Para pemerhati sejarah dan budaya Dompu dan Bima membuka diri untuk melakukan kerjasama dan diskusi konstruktif tanpa melihat siapa yang lebih tinggi dari yang lain. Karena sesungguhnya sejarah dan kesamaan langkah telah dimulai sejak dahulu seperti halnya yang disampaikan oleh Daeng Talu, Tureli Bolo pada acara pelantikan Sultan Dompu; Nggahi Makka “Lele si Mbojo tuki ba Dompu, Lele si Mbojo, Tuki ku ba Dompu” artinya jika Bima condong, Dompu yang angkat. Jika Dompu yang condong Dompu yang Angkat.
Kalau hal-hal di atas dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi KEGAGAPAN IDENTITAS bagi anak-anak Dompu khususnya.
*14 Oktober 2024
*Pegiat Budaya dan Literasi Dompu (Jagung Analis Kebijakan pada DLH-DOMPU)
*Disarikan dari berbagai sumber!

