OPINI : NTB Harus Berbenah

OPINI :

Keberhasilan pemerintah suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan bisa dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Bagi semua pemerintah baik Negara maupun daerah, pembangunan manusia adalah prioritas utama. Salah satu indikator dari keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia adalah dengan melihat nilai indeks pembangunan manusia (IPM).
Dijelaskan oleh UNDP, IPM adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk. Dalam hal ini, IPM mengukur hasil pembangunan dalam tiga dimensi dasar, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Kemudian dimensi-dimensi tersebut didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam suatu ukuran atau indikator. Lamanya hidup diukur dengan usia harapan hidup(UHH). Dimensi pengetahuan/tingkat pendidikan diukur dengan Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Adapun dimensi Penghidupan layak diukur melalui indikator penegeluaran per kapita yang telah disesuaikan.
UHH didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dalam satuan tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk usia 7 tahun di masa mendatang dalam satuan tahun. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya masa pendidikan formal yang dienyam oleh penduduk 25 tahun ke atas dalam satuan tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan disajikan dalam satuan ribu rupiah per tahun.
Dengan dijadikannya IPM sebagai prioritas, setiap pemerintah daerah akan semakin terus meningkatkan pembangunan manusianya melalui program unggulan masing-masing. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, IPM masih menempati urutan 29 dari total 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dari data yang dipublikasikan oleh BPS, nilai IPM yang dicapai oleh NTB pada tahun 2020 adalah 68,25. Angka ini hanya menempatkan NTB pada urutan 29, diatas Kalimatan Barat, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, dan Papua. Dan berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai nilai IPM sebesar 71,94. Tentu angka ini bukan suatu hasil ayng menggembirakan bagi NTB.
Walaupun demikian, kita sebagai masyarakat NTB masih bisa berbangga dengan pertumbuhan IPM yang dicapai. Meskipun masih menempati peringkat 29, setiap tahunnya IPM NTB mengalami peningkatan yang terus menerus. Pada tahun 2020 BPS merilis bahwa IPM NTB meningkat 0,16 poin daripada tahun 2019. Peningkatan ini melebihi angka peningkatan nasional yang hanya menyentuh angka 0,03 poin.
Secara umum, IPM di NTB masih tergolong sedang yaitu pada rentang nilai 60-70. Dilihat dari setiap kabupaten/kota yang ada di NTB, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Besar, dan Kota Mataram sudah mencapai level tinggi yaitu pada rentang nilai 70-80. Sementara sisanya masih dalam kondisi sedang.

Komponen IPM

Dilihat secara lebih dalam lagi, yaitu dengan melihat komponen-komponen IPM, maka kita akan bisa melihat bagaimana keadaan kesehatan masyarakat yang diukur dengan UHH, tingkat pendidikan yang diukur dengan HLS dan RLS , serta kita mampu melihat tingkat daya beli masyarakat NTB dengan melihat pengeluaran per kapitanya.
Sebagai representasi dari umur panjang dan hidup sehat, UHH Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari data BPS yang dirilis, UHH NTB pada tahun 2020 mencapai angka 66,51. Hal ini berarti bahwa secara umum bayi yang lahir di NTB memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 66 tahun 6 bulan. Dibandingkan pada tahun 2019, UHH NTB meningkat 0,23 tahun atau sekitar 3 bulan. Hal tersebut menggambarkan upaya pembangunan oleh pemerintah di bidang kesehatan bisa dikatakan berhasil.
Komponen selanjutnya adalah tingkat pendidikan masyarakat. Tahun 2020 HLS provinsi NTB yang dirilis oleh BPS adalah 13,70 tahun. Dengan kata lain, lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak adalah tamat SMA sederajat dan bisa sampai pada perguruan tinggi. Kemudian dilihat dari RLS, RLS Provinsi NTB mencapai angka 7,31 tahun. Artinya bahwa, penduduk yang berusia 25 tahun keatas, pada tahun 2020 sudah menempuh pendidikan selama 7 tahun 3 bulan atau sudah tamat SD dan duduk dibangku SMP kelas 1. Meskipun tergolong masih rendah, nilai RLS ini memiliki tren yang meningkat selama 10 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2010, RLS Provinsi NTB hanya mencapai 5,73 tahun atau dengan kata lain masih belum tamat SD. Perbaikan pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir menampakan hasil yang positif. Akan tetapi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan RLS, sehingga pencanangan wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun bisa tercapai.
Selanjutnya adalah pengeluaran perkapita masyarakat NTB pada tahun 2020 yaitu sebesar 10,35 juta rupiah/tahun. Artinya setiap bulan pengeluaran untuk setiap orang hanya mencapai 860 ribu rupiah. Bukan hal yang membanggakan bagi masyarakat NTB. Apalagi pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan per kapita sebesar 289 ribu rupiah. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini dirasakan oleh semua kalangan di Provinsi NTB, terutama yang paling berdampak adalah masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah. Menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah NTB agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat ditengah pandemic seperti sekarang.

Langkah-langkah kebijakan

Bagi pemerintah di Provinsi NTB, baik pemerintah kabupaten/kota maupun Provinsi harus melihat secara lebih teliti data yang telah disajikan oleh BPS ini. Dengan data yang sekarang memperlihatkan kinerja dari pemerintah. Dengan kata lain, wajah dari data-data seperti IPM, UHH, HLS, RLS adalah bentuk dari pemerintah yang menjalankan kebijakan. Apalagi dengan fakta bahwa NTB masih tergolong Provinsi dengan nilai IPM 5 besar terbawah. Tentu kebijakan yang diambil harus tepat sasaran.
Peningkatan pelayanan kesehatan dan tenaga medis adalah salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB. Berbagai cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, poskesdes, pustu atau bahkan posyandu. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan komposisi tenaga kesehatan dengan melihat perbandingan jumlah penduduk di suatu wilyah dan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. Disamping itu juga, kesejahteraan para tenaga medis juga harus diwujudkan. Dengan itu semua diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masayrakat.
Pada bidang pendidikan, peningkatan yang perlu dilakukan adalah dengan peningkatan fasilitas, baik itu berupa penambahan jumlah sekolah, penambahan jumlah kelas, fasilitas meja kursi, papan tulis dan keperluan lain yang dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Selain itu, pemberian bantuan pada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak sangat diperlukan. Sama halnya dengan tenaga kesehatan juga, tenaga pendidik harus diberikan kesejahteraan yang lebih, baik itu tenaga pendidik yang sudah menjadi PNS lebih-lebih tenaga pendidik honorer yang masih kita dengar bahwa intensif mereka masih jauh dari kata layak.
Dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, kita sebagai masyarakat patutlah untuk berpartisipasi dan mengikuti segala kebijakan itu. Sebaik apapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan memperlihatkan hasil yang baik apabila masyarakat enggan berpartisipasi mensukseskan kebijak tersebut.

(M Mantsani, Statistisi Trampil BPS Sumbawa)